Iramerdeka's Blog

Just another WordPress.com weblog

Ekspansi Cina Makin Deras ke Indonesia Juni 28, 2010

Kamis, 22 April 2010 18:04

altPerdagangan bebas Indonesia dengan Cina dalam ACFTA masih diliputi sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Ekspansi besar-besaran dari Cina, relatif semakin meningkat. Salah satunya, rencana Cina mendirikan outlet-outlet baru.

Ekonom Bank Nasional Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan, dalam Seminar Perbankan dan Bisnis di Hotel Borobudur yang dilansir dalam Fiscal News Kementerian Keuangan, bahwa berlakunya CAFTA menguntungkan Cina, akibat dari kelebihan uang yang dimiliki negara itu mereka ingin membuat outlet-outlet baru untuk mengembangkan mesin ekonominya.

Tidak hanya aspek finansial yang dimilikinya sebagai kekuatan negara tirai bambu ini. Namun, negara tersebut juga ditunjang dengan infrastruktur yang baik, reformasi birokrasi yang baik, belum lagi korupsi yang dilawan habis-habisan, bahkan dari partai.

Potensi Indonesia dinilai pula akan menarik aliran dana dari Cina. Potensi tersebut antara lain meliputi potensi energi, perminyakan, dan gas bumi. Menurut Ryan, dana dari Cina mengalir dengan deras hingga frekuensinya mencapai 3.000 poin pada bulan depan dan tertinggi sepanjang Indonesia berdiri.

Arif Hatta (hatta@wartaekonomi.com)
Foto : arrahmah.com

 

One Response to “Ekspansi Cina Makin Deras ke Indonesia”

  1. iramerdeka Says:

    Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of Southeast Asian Nations and The People’s Republic of China (ACFTA) telah ditandatangani pada tanggal 4 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja oleh para Kepala Negara ASEAN dan RRC. Tujuan Framework Agreement ACFTA adalah (a) memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua pihak; (b) meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tarif; (c) mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak; (d) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak.
    Kawasan perdagangan bebas atau disebut free trade area (FTA) antara negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN dan China sudah diberlakukan mulai 1 Januari 2010. Terkait FTA, pemerintah selalu menampakan sikap optimis di tahun 2010, meskipun perekonomian nasional terus mendapat tekanan dari goncangan eksternal sepanjang tahun 2009. Sikap demikian bisa dimengerti urgensinya, yakni mengelola ekspektasi, karena kepanikan otoritas ekonomi akan dengan mudah menyebar kepada masyarakat dan pelaku bisnis.
    Di tahun 2010 ini, Pemerintah percaya perekonomian Indonesia akan tumbuh pesat. Pemerintah mentargetkan pertumbuhan sebesar 6,4% pertahun, meski menurut kalangan ekonom lebih moderat bila ditargetkan pertumbuhan pada kisaran 4%. Pemerintah percaya ekonomi Indonesia tidak akan banyak terpengaruh oleh beberapa gejolak eksternal yang sebenarnya sudah mulai berlangsung. Sekalipun sedikit merosot, masih ada keyakinan atas daya tahan perekonomian domestik dalam menghadapi dampak buruk krisis keuangan global yang semakin meluas. Argumen dasar yang berulangkali dikemukakan adalah bahwa dasar ekonomi Indonesia sekarang ini sudah kuat.

    Pada faktanya
    Merujuk kepada Wikipedia Indonesia, “Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgia, dimana penjualan produk antar negara diberlakukan tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.
    Dalam prakteknya, perdagangan bebas seringkali diliputi oleh mitos-mitos agar dapat diterima yang lebih lanjut dijelaskan oleh Mansour Fakih (2003) bahwa mitos-mitos itu diantaranya adalah:
    1. Perdagangan bebas akan menjamin pangan murah dan kelaparan tidak akan terjadi. Kenyataan yang terjadi bahwa perdagangan bebas justru meningkatkan harga pangan.
    2. WTO dan TNC akan memproduksi pangan yang aman. Kenyataannya dengan penggunaan pestisida secara berlebih dan pangan hasil rekayasa genetik justru membahayakan kesehatan manusia dan juga keseimbangan ekologis.
    3. Kaum permpuan akan diuntungkan dengan pasar bebas pangan. Kenyataannya, petani perempuan semakin tersingkir baik sebagai produsen maupun konsumen.
    4. Bahwa paten dan hak kekayaan intelektual akan melindungi inovasi dan pengetahuan. Kenyataannya, paten justru memperlambat alih teknologi dan membuat teknologi menjadi mahal.
    5. Perdagangan bebas di bidang pangan akan menguntungkan konsumen karena harga murah dan banyak pilihan. Kenyataannya justru hal itu mengancam ketahanan pangan di negara-negara dunia ketiga.
    Kondisi di Indonesia
    Barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia saat ini terdiri dari jutaan jenis. Ada barang yang berasal dari produksi pertanian, industri pengolahan dan dari penggalian. Bisa berasal dari lahan petani kecil, produksi rumah tangga, maupun dari produksi perkebunan besar dan industri yang bersifat korporasi. Macam jasa pun demikian, mulai dari jasa pedagang kecil sampai dengan jasa konsultan keuangan bagi korporasi.
    Perlu juga diperhatikan bahwa penghitungan PDB bersifat arus (flow), yaitu kuantitas per kurun waktu. Ini berbeda dengan penghitungan yang bersifat persediaan (stock), yaitu kuantitas pada suatu waktu atau tanggal tertentu. Misalnya, kekayaan suatu negara yang secara teoritis bisa dihitung pada tanggal tertentu akan bersifat persediaan. Suatu negara mungkin saja memiliki kekayaan yang besar, akan tetapi memiliki penghasilan per tahun yang tergolong masih rendah. Sebagaimana yang dialami Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpahnya. Selain itu, perhitungannya pun berbasis wilayah geografis, yaitu semua produksi di wilayah Indonesia, tidak menjadi soal siapa yang memproduksinya, meskipun pihak asing.
    Dari pengalaman masa lalu Indonesia dan pengalaman negara berkembang lain, peran pasar dan peran pemerintah sama-sama diperlukan untuk menjamin keadilan ekonomi bagi masyarakat negara bersangkutan. Selalu bisa terjadi ”kegagalan pasar” dan ”kegagalan Pemerintah”. Jangan sampai pengalaman mutakhir tentang keburukan pasar bebas membuat kita mendekat kembali kepada suatu bentuk pemerintah yang serba tahu dan serba mengatur, yang pada gilirannya akan mengecewakan kita kembali. Jelas bahwa yang menjadi kaidah dasar adalah peran pemerintah yang semacam apa secara lebih detil dan pengembangan mekanisme pasar atas apa saja yang perlu didorong agar perekonomian bisa tumbuh pesat sehingga dapat menjamin rasa keadilan bagi seluruh rakyat.
    Di sisi lain, keadilan ekonomi yang diimpikan adalah kesejahteraan yang semakin merata. Jika kuenya membesar, maka pembagiannya harus semakin membaik. Pasar secara empiris memiliki kecenderungan yang lebih baik dalam memperbesar kue dan Pemerintah cenderung lebih baik dalam membaginya. Kaum wiraswasta adalah unsur utama bagi penciptaan kue besar sebuah perekonomian, dan akan sangat ideal jika mereka memiliki rasa ingin berbagi yang dilandasi oleh nilai luhur, tidak semata oleh tujuan ekonomis.

    Pelajaran dari China
    Di tahun 2008, dalam persiapan menuju ekonomi pasar, pemerintah China melakukan reformasi dalam sistem jaminan sosial yang bertujuan untuk memproteksi rakyatnya. China melakukan hal tersebut karena mereka dalam masa transisi dari penerapan sistem perencanaan ekonomi atau sistem ekonomi komando menjadi sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar bekerja atas dasar mekanisme pasar dimana seluruh aktivitas ekonomi didasarkan pada persaingan, efisiensi dan penggunaan teknologi tinggi yang pada akhirnya membawa dampak terhadap perubahan cepat di segala bidang. Sistem perencanaan ekonomi pada umumnya memiliki program jaminan sosial yang jauh lebih baik dan jauh lebih pasti sebagaimana dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial, karena adanya jaminan pekerjaan sebagai konsekuensi penerapan sistem perencanaan ekonomi. Akan tetapi kendala yang dihadapi oleh pelaku ekonomi dalam praktek terkait dengan terbatasnya inovasi dari bawah, hierarkhi dan mata rantai birokrasi pemerintahan yang menghambat inovasi dari bawah.
    Pemerintah China pun menjamin kesempatan kerja atau sekurang-kurangnya mempertahankan agar tidak terjadi PHK dalam krisis finansial global sebagai konsekuensi menuju sistem ekonomi pasar. Karena jika inovasi yang cepat tidak dimbangi oleh kesiapan/kompetensi SDM yang tinggi, maka akan menimbulkan masalah distorsi ekonomi yang berimbas kepada rakyat yang akan semakin menderita dan miskin karena dampak dari penerapan sistem ekonomi pasar yang berorientasi pada pertumbuhan yang berbasis pada inovasi. Oleh karena itulah, rakyat harus terlebih dahulu diproteksi melalui perluasan kepesertaan universal dalam sistem jaminan sosial agar siap menghadapi risiko sistemik sebagai dampak dari ekonomi global. Adapun prioritas kepesertaan ditujukan bagi proteksi penduduk pedesaan yang sebagian besar merupakan petani dan nelayan agar memiliki akses langsung pada pelayanan kesehatan dan program pensiun. Jika tidak, maka petani dan nelayan akan semakin tertinggal penghasilannya karena sifat dari sistem ekonomi pasar yang hanya memberikan perlindungan bagi karyawan sektor ekonomi formal.
    Perluasan sistem jaminan sosial tersebut pada akhirnya telah membentuk proteksi sosial yang terdiri dari jaminan sosial bagi karyawan perusahaan, petani-nelayan, bantuan sosial bagi penduduk miskin dan program suplemen untuk pensiun. Program suplemen untuk pensiun disarankan bagi karyawan perusahaan di perkotaan untuk menambah atau melengkapi terhadap manfaat pensiun yang diterima jika dirasakan tidak mencukupi sehingga bias ditutup dengan program suplemen. Dibentuknya program suplemen ditujukan untuk mengantisipasi masalah ageing population yang biasanya terjadi pada kelompok karyawan perusahaan di perkotaan. Sekalipun pemerintah telah membentuk dana cadangan pensiun yang dananya diambil dari APBN dan diserahkan kepada Dewan Dana Jaminan Sosial Nasional untuk pengelolaan lebih lanjut ke arah investasi yang produktif, akan tetapi dana tersebut tetap dikelola atau berada pada Dewan Dana Jaminan Sosial Nasional, dalam arti tidak ditransfer ke akun peserta.

    Konklusi
    Berbagai studi menunjukkan bahwa ASEAN-China FTA, jika dilaksanakan dengan penuh perhitungan dan kerjasama yang baik, akan membawa lebih banyak keuntungan daripada kerugian di kedua belah pihak, termasuk Indonesia. Namun melihat berbagai fakta yang ada di Indonesia?pasca berlakunya ASEAN-China FTA per 1 Januari 2010?muncul kekhawatiran akan meningkatnya pengangguran di Indonesia sebagai akibat kalah bersaingnya barang/jasa domestik dengan barang/jasa impor (regional), kurang siapnya kompetensi SDM di Indonesia dan belum kuatnya pondasi sistem ekonomi Indonesia, bahkan dinilai ASEAN-China FTA malah akan membawa ancaman/bencana bagi Indonesia. Meskipun hal-hal tersebut di atas merupakan risiko yang sudah pernah diperhitungkan sebelumnya, namun tetap saja seharusnya risiko-risiko tersebut dapat dihindari/minimal dialihkan jika saja penerapan sistem jaminan sosial di Indonesia sudah berlangsung secara komprehensif, seperti yang diamanatkan UUD 1945 dan UU No. 40/2004.
    China, sebelum merubah sistem perekonomiannya menjadi sistem ekonomi pasar, sudah terlebih dahulu mengantisipasi risiko-risiko sosial yang mungkin akan timbul di era pasar/perdagangan bebas dengan mereformasi sistem jaminan sosialnya, sehingga saat ini petani dan nelayan sudah dapat menikmatinya. “Tuntutlah ilmu, walaupun harus sampai ke negeri China”, seharusnya inilah yang kita ikuti.
    Optimalisasi jaminan sosial di Indonesia haruslah menjadi prioritas di tahun 2010 ini, baik dalam hal kepesertaan, program, maupun manfaatnya. Hal ini tak lain adalah untuk menghindari risiko sosial-ekonomi yang akan semakin besar jika terjadi hal buruk, seperti meledaknya angka pengangguran di Indonesia. Terlebih lagi, jaminan sosial adalah hak/kebutuhan dasar setiap warga negara?kaya maupun miskin; tua maupun muda; sakit maupun sehat. Jaminan sosial juga merupakan tugas Pemerintah yang tertuang di dalam UUD 1945 dan UU 40/2004, sehingga jika tidak dilaksanakan merupakan suatu pengkhianatan terhadap UUD dan masyarakat.
    Satu lagi pelajaran dari China, “Jika ingin hasil untuk 1 tahun, tanamlah sayuran. Jika ingin hasil untuk 10 tahun, tanamlah pohon buah. Dan jika ingin hasil untuk 100 tahun, maka tanamlah manusia”.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s