Iramerdeka's Blog

Just another WordPress.com weblog

Ekspansi Cina Makin Deras ke Indonesia Juni 28, 2010

Kamis, 22 April 2010 18:04

altPerdagangan bebas Indonesia dengan Cina dalam ACFTA masih diliputi sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Ekspansi besar-besaran dari Cina, relatif semakin meningkat. Salah satunya, rencana Cina mendirikan outlet-outlet baru.

Ekonom Bank Nasional Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan, dalam Seminar Perbankan dan Bisnis di Hotel Borobudur yang dilansir dalam Fiscal News Kementerian Keuangan, bahwa berlakunya CAFTA menguntungkan Cina, akibat dari kelebihan uang yang dimiliki negara itu mereka ingin membuat outlet-outlet baru untuk mengembangkan mesin ekonominya.

Tidak hanya aspek finansial yang dimilikinya sebagai kekuatan negara tirai bambu ini. Namun, negara tersebut juga ditunjang dengan infrastruktur yang baik, reformasi birokrasi yang baik, belum lagi korupsi yang dilawan habis-habisan, bahkan dari partai.

Potensi Indonesia dinilai pula akan menarik aliran dana dari Cina. Potensi tersebut antara lain meliputi potensi energi, perminyakan, dan gas bumi. Menurut Ryan, dana dari Cina mengalir dengan deras hingga frekuensinya mencapai 3.000 poin pada bulan depan dan tertinggi sepanjang Indonesia berdiri.

Arif Hatta (hatta@wartaekonomi.com)
Foto : arrahmah.com

 

Pemulihan Krisis Ekonomi Masih Rapuh Juni 27, 2010

KTT G-8 Kanada
Pemulihan Krisis Ekonomi Masih Rapuh
Minggu, 27 Juni 2010 | 10:00 WIB

Ilustrasi

HUNTSVILLE, KOMPAS.com — Para pemimpin negara-negara kaya yang tergabung dalam Kelompok Delapan (G-8) mengingatkan, pemulihan ekonomi global dari krisis masih rapuh.

Kondisi ini membahayakan upaya mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) tahun 2015, yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Pertemuan tahunan kami (G-8) berlangsung di saat dunia mulai pulih dari krisis ekonomi terbesar sepanjang generasi,” demikian isi komunike bersama pertemuan para pemimpin G-8, Minggu (27/6/2010).

Melambatnya perekonomian dunia itu mengancam upaya negara-negara berkembang mencapai MDGs.

“Krisis telah sangat mengganggu upaya mencapai target MDGs 2015. Diperlukan komitmen bersama baru,” kata para pemimpin G-8 itu.

Dalam hal ini, baik kelompok negara maju maupun berkembang harus bekerja lebih banyak.

Para aktivis yang menggelar pertemuannya bersamaan dengan KTT G-8 di Kanada mengkritik dan menuduh negara-negara terkaya dunia itu gagal memenuhi janjinya lima tahun lalu.

Ketika itu, G-8 berjanji menggelontorkan dana bantuan 20 miliar dollar AS.

Para pemimpin G-8 berjanji memperbaiki mekanisme monitoring mereka sehingga di masa mendatang mereka bisa diminta memenuhi tanggung jawabnya sekiranya mereka mengabaikan janji.

“Kami, Kelompok Delapan, siap melaksanakan kepemimpinan dan memenuhi kewajiban kami,” kata para pemimpin G-8 dalam komunike bersamanya itu.

Negara-negara anggota PBB sepakat untuk mengupayakan pencapaian target pembangunan milenium tahun 2015 guna mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan hak perempuan dan anak, serta memperbaiki mutu pendidikan.

 

Obama’s National Security Strategy: advance copy

U.S. President Barack Obama's new strategy identifies "homegrown" terrorism as a top priority.

U.S. President Barack Obama’s new strategy identifies “homegrown” terrorism as a top priority.

May 27, 2010

Here’s a copy of Obama’s National Security Strategy.

It describes a strategy for dealing with “the world as it is,” and for shaping “the world we seek.”

“At the dawn of the 21st century, the United States of America faces a broad and complex array of challenges to our national security,” the 52-page document opens. “Just as America helped to determine the course of the 20th century, we must now build the sources of American strength and influence, and shape an international order capable of overcoming the challenges of the 21st century.”

More from the overview:

To succeed, we must face the world as it is. The two decades since the end of the Cold War have been marked by both the promise and perils of change. The circle of peaceful democracies has expanded; the specter of nuclear war has lifted; major powers are at peace; the global economy has grown; commerce has stitched the fate of nations together; and more individuals can determine their own destiny. Yet these advances have been accompanied by persistent problems. Wars over ideology have given way to wars over religious, ethnic, and tribal identity; nuclear dangers have proliferated; inequality and economic instability have intensified; damage to our environment, food insecurity, and dangers to public health are increasingly shared; and the same tools that empower individuals to build enable them to destroy.

The dark side of this globalized world came to the forefront for the American people on September 11, 2001. The immediate threat demonstrated by the deadliest attacks ever launched upon American soil demanded strong and durable approaches to defend our homeland. In the years since, we have launched a war against al-Qa’ida and its affiliates, decided to fight a war in Iraq, and confronted a sweeping economic crisis. More broadly, though, we have wrestled with how to advance American interests in a world that has changed—a world in which the international architecture of the 20th century is buckling under the weight of new threats, the global economy has accelerated the competition facing our people and businesses, and the universal aspiration for freedom and dignity contends with new obstacles.

Our country possesses the attributes that have supported our leadership for decades—sturdy alliances, an unmatched military, the world’s largest economy, a strong and evolving democracy, and a dynamic citizenry. Going forward, there should be no doubt: the United States of America will continue to underwrite global security—through our commitments to allies, partners, and institutions; our focus on defeating al-Qa’ida and its affiliates in Afghanistan, Pakistan, and around the globe; and our determination to deter aggression and prevent the proliferation of the world’s most dangerous weapons. As we do,we must recognize that no one nation—no matter how powerful—can meet global challenges alone.

As we did after World War II, America must prepare for the future, while forging cooperative approaches among nations that can yield results. Our national security strategy is, therefore, focused on renewing American leadership so that we can more effectively advance our interests in the 21st century. We will do so by building upon the sources of our strength at home, while shaping an international order that can meet the challenges of our time. This strategy recognizes the fundamental connection between our national security, our national competitiveness, resilience, and moral example. And it reaffirms America’s commitment to pursue our interests through an international system in which all nations have certain rights and responsibilities. …

http://www.politico.com/blogs/laurarozen/0510/Obamas_National_Security_Strategy_advance_copy.html

 

Cina-Tibet Mei 29, 2010

Filed under: Uncategorized — iramerdeka @ 1:12 pm

Cina adalah suatu Negara komunis yang memiliki penduduk terbesar di dunia, memiliki keragaman etnis budaya yang sangat tinggi. Tibet merupakan suatu wilayah yang ada di Cina, yang kita ketahui akhir-akhir ini semakin bergejolak, melainkan sekurangya sejak 50 tahun yang lalu. Pada tanggal 17 Maret 2008, terjadi pembantaian masal oleh militer Cina terhadap demonstran Tibet yang pro terhadap kemerdekaan, paling tidak 80 jiwa tewas. Demonstrasi yang dilakuakan tersebut untuk mengenang perjuangan pahlawan Tibet yang kalah atas pemerintahan Cina sehingga Tibet gagal memerdekakan diri.

Konflik Cina –Tibet termasuk dalam konflik etnis. Adanya etnis yang lebih tinggi berada di Cina sehingga Tibet menjadi salah satu etnis yang miskin. Tibet merupakan kasus khas sebuah bangsa di Asia dengan latar persamaan budaya dan bahasanya, yang bertali dengan sebuah ruang teritori tertentu. Pendudukan pemerintah Republik Rakyat China tahun 1949 atas Tibet didasarkan pada imagi relasi Tibet dengan imperium China selama 700 tahun, terutama 200 tahun di masa lalu.

Pemerintah Tibet di Pengasingan (The Government of Tibet in Exile) menulis gerakan resistensi terhadap pemerintah China dimulai sejak tahun 1952, dan semakin meluas tahun 1959. Resistensi rakyat Tibet terus menyeruak berbanding lurus dengan kekerasan yang menimpanya. Disebutkan 87 ribu nyawa hilang dalam hitungan bulan Maret 1959 hingga Oktober 1960 di Tibet Tengah. Selain ditekan melalui kebijakan bahasa, agama, dan budaya, posisi rakyat Tibet terus terdesak. Kini, di Lhasa, ibukota Tibet, rakyat etnik Tibet tinggal berjumlah separoh dibanding rakyat non-Tibet, terutama terdesak oleh etnik Han, kelompok etnik dominan China.

Banyak yang beranggapan bahwa kejadian ini ditujukan untuk memperkeruh situasi Cina menjelang Olimpiade. Secara historis Cina menhgklaim memiliki Tibet. Tibet menjadi penting, karena negeri ini membatasi langsung wilayah Cina dengan rivalnya di Selatan, yaitu India.

Tibet menjadi kunci keamanan diperbatasan dengan Selatan. Walaupun di Tibet bukanlah penghasil minyak, Tibet menjadi wilayah penting yang harus dijaga dan diselamatkan. Salam kenyataanya Tibet pernah menguasai Cina. Kebalikan dari sekarang, Cina menguasai Tibet. Rakyat Cina yang sudah pernah mengalami revolusi kebudayaan di tangan rezim Mao berusaha melakukan hal yang serupa atas rakyat Tibet.

Cina yang saat ini komunis harus membabat habis tradisi sangat kental agama di Tibet yang Budhis. Akibatnya pendeta-pendeta Budha yang sedianya dilarang ikut campur dengan masalah dunia harus turun ke jalan. Pada kasus ini bila dikaitkan dengan politik yang dinamis, ini dapat dimanfaatkan untuk mendesak Cina agar menghormati kelompok minoritas dan oposisi. Bila pemerintah Cina menghadapi aksi demonstrasi di Tibet terus dengan kekerasan.

Penyebab utamanya adalah karena China dipandang tidak menghargai hak kemerdekaan Tibet yang masih menjadi wilayah kekuasaannya. Demi kebebasan berpolitik dan beragama, sekitar 140 warga etnis Tibet tewas. Angka sebanyak itu yang disiarkan Pemerintah Tibet dalam pengasingan. Sebanyak 22 orang China juga diberitakan tewas dalam kerusuhan yang pecah sejak 24 Maret 2008. Memang ketetapan jumlah korban masih simpang siur, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, karena terbatas atau bahkan tertutupnya akses ke Tibet.

Dalai Lama seorang pemimpin Tibet yang sangat gigih memperjuangkan pembebasan Tibet, di hadapan parlemen Eropa mengetengahkan pandangannya dalam rangka menyelesaikan perselisihan di Tibet.
Dalam pandangannya ia mengatakan bahwa Tibet harus diberi otonomi khusus dan bukan kemerdekaan. Hal itu disampaikannya pada tanggal 24 Oktober di Strasbourg. Dalam makalahnya ia mengetengahkan gagasannya tentang pendekatan jalan tengah.
”Dialog adalah cara yang bijaksana dan cemerlang untuk memecahkan masalah perbedaan dan konflik kepentingan. Memajukan budaya dialog dan antikekerasan merupakan suatu keharusan bagi masyarakat internasional demi keselamatan masa depan umat manusia. Saya yakin sebagian besar konflik global dapat dipecahkan melalui dialog sejati yang didukung dengan semangat keterbukaan dan rekonsiliasi. Karena itu saya tetap konsisten bahwa pemecahan konflik Tibet harus ditempuh melalui dialog dan tanpa kekerasan,” kata Dalai Lama.
”Kini Tibet menjadi negeri yang dikuasai dan ditekan pasukan bersenjata dan mengalami penderitaan yang mengerikan. Meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi, namun Tibet tetap menghadapi masalah fundamental yakni pelanggaran HAM di seluruh Tibet. Dan tak jarang muncul kebijakan yang bernuansa rasial dan diskriminasi budaya. Namun semua hal itu merupakan gejala dan konsekuensi dari masalah mendasar yang lebih dalam. Dan pemerintah Cina melihat perbedaan budaya dan agama sebagai sumber perpecahan,” kata Dalai Lama menambahkan.
Menurut Dalai Lama, pembebasan Tibet tanpa kekerasan dan melalui negosiasi dalam semangat rekonsiliasi dan kompromistis akan membuka jalan menuju dialog yang akan bermuara pada perundingan untuk memberikan otonomi khusus pada Tibet.

Ketika belakangan ini Tibet kembali bergejolak, tentu saja hal itu bukan semata-mata terjadi melalui gerakan rakyatnya, tetapi memang telah direncanakan bersamaan dengan upaya yang sistematis untuk meluncurkan gerakan kembali protest rakyat Tibet dan jaringannya, dibarengi dengan blow-up media yang besar-besaran. Dan tak mungkin Amerika Serikat (AS) tidak bermain di sana.

Analisa yang objektif mengenai Tibet tentunya harus melihat dari berbagai macam kepentingan yang bisa dianalisa dari pernyataan-pernyataan yang harus dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada. Tiap-tiap negara, terutama antara Cina dan AS, yang telah melibatkan diri dalam pernyataan dan tindakan mengenai masalah Tibet tentunya memiliki kepentingan masing-masing.


http://indoforum.org/blog.php?s=01d2c5f264bd2f3c10c575198930f95c&u=44447 http://esaipolitiknurani.blogspot.com/2008/06/resensi-buku-tibet-di-media-indonesia.html http://torangraka.blogspot.com/2008/06/perancis-diprotes-beijing.html

http://jakartapress.com/news/cat/internasional Protes Tibet menelan korban

 

Teori Integrasi Internasional

Filed under: Uncategorized — iramerdeka @ 12:44 pm

Pengantar
Teori integrasi internasional dianalogikan sebagai satu payung yang memayungi berbagai pendekatan dan metode penerapan –yaitu federalisme, pluralisme, fungsionalisme, neo-fungsionalisme, dan regionalisme. Meskipun pendekatan ini sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, tetapi hal ini rasanya masih sangat jauh dari realisasinya (dalam pandangan state-sentris/idealis), sebagaimana sekarang banyak teoritisi integrasi memfokuskan diri pada organisasi internasional dan bagaimana ia berubah dari sekedar alat menjadi struktur dalam negara.

Integrasi politik menunjuk pada sebuah ‘proses kepada’ atau sebuah ‘produk akhir’ penyatuan politik di tingkat global atau regional di antara unit-unit nasional yang terpisah. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru dalam peradaban manusia, sedangkan dalam tingkat hubungan internasional ia menjadi ‘kesadaran baru’ dan ‘terminologi baru’ dan menjadi studi politik sistemik utama pada tahun 1950-an hinggga 60-an [Charles Pentland 1973. International Theory and European Integration. London: Faber and Faber Ltd.]. Pentland mendefinisikan integrasi politik internasional sebagai sebuah proses di mana sekelompok masyarakat, yang pada awalnya diorganisasikan dalam dua atau lebih negara bangsa yang mandiri, bersama-sama mengangkat sebuah keseluruhan politik yang dalam beberapa pengertian dapat digambarkan sebagai sebuah ‘community’.

Kesepakatan yang dibuat atas integrasi ini adalah dalam kerangka penyatuan yang kooperatif bukan koersif. Ambiguitas yang terjadi dalam pemaknaan ini adalah penggunaan istilah proses ataukah hasil/end-product. Hal ini dapat diatasi oleh Lion Lindberg [dalam Political Integration as a Multi dimensional Phenomenon requiring Multivariate Measurement, Jurnal International Organization edisi Musim Gugur, 1970] dengan berfikir “integrasi politik adalah proses di mana bangsa-bangsa tidak lagi berhasrat dan mampu untuk menyelenggarakan kunci politik domestik dan luar negeri secara mandiri dari yang lain, malahan mencari keputusan bersama atau mendelegasikan proses pembuatan kebijakan pada organ-organ kontrol baru.”

Konsep integrasi internasional/regional berbeda dengan konsep serupa tentang internasionalisme/regionalisme, kerjasama internasional/regional, organisasi internasional/regional, gerakan internasional/regional, sistem internasional/regional, dll. Integrasi menitikberatkan perhatiannya pada proses atau relationship, di mana pemerintahan secara kooperatif bertalian bersama seiring dengan perkembangan homogenitas kebudayaan, sensitivitas tingkah laku, kebutuhan sosial ekonomi, dan interdependensi yang dibarengi dengan penegakan institusi supranasional yang multidimensi demi memenuhi kebutuhan bersama. Hasil akhirnya adalah kesatuan politik dari negara-negara yang terpisah di tingkat global maupun regional [Tom Travis, Usefulness of Four Theories of International Relations in Understanding the emerging Order, Jurnal International Studies 31].

Dua Model dari End Product
Terdapatlah dua tipe dalam analisa integrative process, yaitu state model dan community model. Dalam terminologi institusional, model negara sangatlah spesifik, terutama bagi penulis Federalis, di mana konsensus integrasi haruslah konstitusional –pandangan yang kurang lebih sama terdapat pada kaum Neo-fungsionalis. Sedangkan model komunitas menitikberatkan pada proses yang terjadi dalam hubungan antara rakyat/penduduk negara, dengan sedikit keterlibatan state. Lembaga politik dipandang kurang signifikan ketimbang pertumbuhan common values, perceptions, dan habits. Hal ini didukung oleh kaum pluralis, fungsionalis. Dan kaum regionalis, berpandangan jika integrasi regional yang terjadi lebih terlembagakan, maka ia state model, jika kurang terlembaga, maka ia community model.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Integrasi
Dalam menjelaskan proses perubahan menuju integrasi, tipe variabel mandirinya dapat dibedakan menjadi 3 faktor eksponensial. Pertama, variabel politico-security, yang level of analysis-nya ada pada negara, yang perhatian terhadap power, responsiveness, kontrol elit politik dalam kebiasaan politik publik umum dan dalam ancaman keamanan atas negara. Hal ini dilakukan oleh penulis Pluralis dan Federalis. Berbeda dengan kaum fungsionalis dan neo-fungsionalis yang menekankan pentingnya variabel sosial ekonomi, dan teknologi, yang secara tidak langsung membawa perubahan dan penyatuan politik. Faktor ketiga dipakai oleh kaum regionalis dalam analisanya, yaitu keberadaan kedua variabel tersebut dalam proses integrasi. Mudahnya digambarkan dalam tabel berikut:

Federalisme
Asumsi: Perang disebabkan oleh sistem negara bangsa yang anarkis. Transformasi menuju integrasi terjadi jika rakyat melihat keuntungan dalam mentransfer power dan loyalitasnya pada pemerintahan dunia. Pengopinian atas pengaturan dan pemerintahan umat manusia, adalah melalui jalur diskusi dan edukasi.

Pendukung: Amitai Etzioni, Grenville Clark, Louis B Sohn, Carl J Fiedrich, Edith Wynner, H Brugmans, P Duclos, W H Riker, Stringfellow Barr.
Tujuannya adalah formasi grup negara yang berdaulat yang menyatukan identitas internasionalnya dalam entitas politik baru yang legal. Sementara jurisdiksinya dibagi, yaitu komplementer antara negara dan pemerintah federal, tetapi memiliki power yang mandiri. Menurut Etzioni, hasil akhirnya adalah sebuah komunitas politik yang memiliki tiga macam integrasi. (a) kontrol efektif atas kekuatan koersif (violence), (b) pemusatan pembuatan keputusan administratif atas unit-unit ekonomi, (c) dan identifikasi politik. Sedangkan Pentland meringkasnya menjadi, “integrasi bagi federallis adalah permasalahan high politics.

Kritik: Inis L Claude, Jr dalam Swords into Plowshares menyebutnya sebagai impractical, utopian dan unrealistic serta didasari asumsi yang sangat naif. Adalah terlalu menyederhanakan masalah untuk meyakini bahwa states bersedia menyerahkan kedaulatannya atau sebagian darinya demi federasi dunia.

Pluralisme
Asumsi: Karl W Deutsch adalah salah seorang penggagas pluralisme, ia berasumsi pada adanya tendensi pada state untuk berintegrasi atau pun berkonflik dengan tetangganya dengan (basic) perhitungan, pendirian (opini) publik dan pola-pola tingkah lakunya. Konsepsi pluralis juga bersandar pada prioritas perdamaian internasional serta keamanan nasional, dan asosiasi politik dengan aksi diplomatik stategis. Asumsi lain yang tak kalah penting yaitu negara bangsa adalah pemusatan fakta atas kehidupan politik modern sekaligus fokus pusat dari seluruh analisa politik.

Pentland menjelaskan, bahwa integrasi oleh pluralis dipandang sebagai formasi dari sebuah ‘community of states’, yang didefinisikan dengan sebuah level pertukaran diplomatik, ekonomi, sosial dan budaya yang tinggi dan self-sustain di antara anggotanya. Pendekatan ini sering disebut pula pendekatan komunikasi, yang mengukur proses integrasi dengan mengamati aliran transaksi internasional, seperti (perdagangan, turis, surat, dan imigran), yang pada akhirnya membuat jalan bagi evolusi ‘komunitas keamanan’ (community of states) atau integrasi sistem sosial politik.

Deutsch telah menyusun dua tipe komunitas keamanan, yaitu tipe ‘amalgamasi’ (seperti USA) yang memiliki karakteristik satu pemerintahan federal yang menjalankan pusat kontrol politik atas sebuah kawasan seukuran benua; dan tipe ‘plural,’ yang memiliki karakteristik kurangnya otoritas politik pusat, tetapi tiap unit bangsa tidak berkelahi satu-sama lain dan tidak membentengi perbatasannya. Couloumbis dan Wolfe juga menandaskan end product dari dua tipe ini. Komunitas keamanan ini bukanlah interdependensi anggota (sebagaimana dalam pandangan federalis/liberalis) tetapi lebih pada kemauan anggotanya untuk berkontemplasi mengenai penyelesaian konflik mereka jika saja dilakukan melalui jalan kekerasan. Dalam pandangan perdamaian dan keamanan hubungan internasional kontemporer, tentunya tipe pluralistik lebih relevan dan lebih mungkin diwujudkan sebagaimana ia tidak begitu ambisius, serta tidak memakan dana yang besar.

Sementara itu politik digunakan dalam makna diplomasi dan strategi kemanan serta preservasi kebijakan otonomik. Singkatnya, tujuan integrasi politik bagi teoritisi pluralis adalah sebuah sistem internasional negara-negara bangsa yang maju, tanpa institusi pemerintahan bersama, tetapi pada saat yang sama terkarakteristikkan oleh sebuah komunikasi dan ‘mutual responsiveness’ tingkat tinggi diantara anggotanya yang mengubah resolusi konflik sebelumnya yang cenderung melalui kekerasan yang tak dapat dibayangkan dalam (sehingga) masa depan yang dapat diramalkan. Untuk benar-benar teintegrasi dalam pandangan pluralis, negara harus membentuk sebuah ‘komunitas.’ Oleh karenanya, perasaan akan kewajiban atas anggota yang lain harus benar-benar berakar lebih kuat ketimbang hukum internasional atau sumber-sumber tradisional kerelaan internasional (international compliance).

Kritik: Pertama, meskipun metode dan pendekatan yang dipakai seksama dan sophisticated, ia masih berdasarkan personal judgment dan personal selectiveness yang tinggi, ini disebabkan penjelasan dan prediksinya muncul dari beberapa asumsi yang tidak selalu benar. Kedua, pola stablitas nasionalnya masih memiliki kemungkinan di-reinforced dan diganggu oleh faktor yang tidak ada hubungan langsungnya, semisal perubahan teknologi, atau pergantian struktur power dalam sistem internasional global. Ketiga, asumsi bahwa perubahan berasal dari sikap/pendirian publik dan pola tingkah laku tidak sepenuhnya benar, mengingat dua variabel tersebut pada galibnya mengikuti jalur yang ditentukan state leader/pemerintah sebagai institusi legal. Keterlibatan dan pengaruh publik dalam kebijakan luar negeri pun sangat minim. Keempat, fungsionalis dan neo-fungsionalis mengkritik, bahwa definisi pluralis atas integrasi sangatlah minim, dimana ia hanya meliputi preservasi perdamaian di antara bangsa-bangsa. Jikalau alasan berperang adalah melewati batas bidang diplomasi dan berada lebih dalam, yaitu dalam hal sumber-sumber kehidupan sosial ekonomi, atau jikalau kesejahteraan atau social justice bernilai lebih ketimbang perdamaian dan dan keamanan, maka tipe integrasi yang lebih ambisius dan lebih luas jangkauannya sangatlah dibutuhkan. Akan tetapi kritik ini ditujukan jikalau sistem internasional memang seperti ‘itu,’ akan tetapi pada kenyataannya, sistem internasional adalah seperti yang diungkapkan pluralisme, sehingga kritik yang berasal dari logika fungsionalis dan retorika federalis tidak akan terlalu membuat perbedaan.

Fungsionalisme
Asumsi: Pertama, manusia cukup rasional untuk merespon kebutuhannya akan kerjasama jika itu membawanya pada keuntungan. Asumsi ini jelas sekali menciptakan banyak sekali permintaan akan human reason. Kedua, manusia memiliki sejumlah pengenalan alamiah, sehingga ia mampu menolak sesuatu hasil akhir dan memilih hasil akhir lain yang tetap mengakomodasi kebutuhan mereka. Pada akhirnya, manusia lebih memilih untuk tidak membunuh, ia lebih memilih perdamaian, hukum, dan keteraturan. Ketiga, perang disebabkan oleh kemiskinan, kesengsaraan, keputus-asaan, jika kondisi ini dapat dieliminasi, maka rangsangan untuk menguatkan militer akan surut. Oleh karenanya, Fungsionalis mendukung sebuah pendekatan bertahap atas kesatuan global yang didesain untuk mengisolasi dan pada akhirnya mengubah kekeraskepalaan negara bangsa yang telah usang. Keempat, kecemburuan atas kedaulatan dijumpai hanya dalam unit teritorial, dan tidak pada fungsional. Oleh karena itu, koordinasi perbanyakan agensi yang overlapping tidak sesulit mendamaikan negara-negara. Kelima, optimisme bahwa organisasi yang didesain untuk sebuah kebutuhan atau permasalahan spesifik akan hilang manakala kebutuhan tersebut terpenuhi.

Fungsionalisme adalah teori paling tua yang membahas integrasi, dimana ia membangun ‘perdamaian dengan potongan-potongan’ lewat organisasi transnasional yang fokus pada kedaulatan bersama ketimbang menyerahkan kedaulatan masing-masing negara pada sebuah institusi supranasional. Pendukung utamanya adalah, David Mitrany, Leonard Woolf, Norman Angell, Robert Cecil, G.D.H. Cole, Jean Monnet.

Kritik: Pertama, fungsionalis samar dalam menjelaskan organisasi global sebagai end product. Mereka ambigu dalam menjelaskan bagaimana ia akan terkoordinasi dengan states Kedua, menurut Paul Taylor [International Cooperation Today.1971. London: Elek Boos Ltd.], fungsionalisme belum mampu melakukan analisa secara deskriptif sistemik. Ketiga, asumsi yang digunakan belum tepat mengenai penyebab perang, apakah kemiskinan dan kesengsaraan yang menyebabkan perang, atau justru perang yang menyebabkan kemiskinan dan keputusasaan. Keempat, tidak memperhitungkan sifat alami manusia dalam politik yang bisa saja baik dan mau bekerja sama, bisa juga buruk dan egois. Kelima, Fungsionalisme tidak memperhitungkan waktu (ia terlalu lamban), padahal jika menggunakan asumsi sosial-ekonomi, maka dalam era hi-tech ini, masyarakat sangat membutuhkan solusi instan atas permasalahan sosial ekonomi tersebut [Inis L Claude, Jr. 1971. Swords into Plowshares. New York: Random House.]. Keenam, desakan fungsionalisme untuk memisahkan aktivitas di bidang politik dan sosial ekonomi adalah kesalahan, jika merujuk kenyataan yang ada bahwa paduan keduanya malah membuat strategi yang bagus dalam perkembangan keduanya. Akan tetapi dari semua kritik yang ada, kita harus ingat ini hanyalah sekedar pendekatan, bukanlah obat mujarab, dan ia pula yang mendasari perdamaian antara Jerman dan Perancis pasca tiga perang, serta pembentukan PBB.

Neo Fungsionalisme
Ernst Haas sebagai penganut utama teori ini ingin memperbaiki fungsionalisme klasik agar lebih realistik dan penuh arti, agar relevan dan memiliki hubungan yang tertata dengan pendekatan teoritis lain dalam ilmu sosial, dan menciptakan proposisi yang teruji melalui bukti-bukti empiris sejarah integrasi Eropa.

Asumsi yang digunakan, pertama adalah bahwa kehidupan sosial didominasi oleh kompetisi antar kepentingan. Kedua, adanya konsensus di mana kolompok-kelompok diajak untuk mengejar kepentingannya melalui kerangka kerja yang mengharapkan proses integrasi. Ketiga, keadaan psikologi elit dalam integrasi memuncak dalam kemunculan sistem politik yang baru. Keempat, neofungsionalisme mengutamakan faktor politik dalam proses penggabungan negara-negara merdeka. Neofungsionalisme mengharap pencapaian masyarakat supranasional dengan menekankan kerjasama di daerah yang secara politik kontroversial. Teori ini memandang integrasi politik bukan suatu kondisi tapi proses perubahan yang mengarah pada masyarakat politik.

Kritik terhadap neofungsionalisme karena tujuan dari integrasi politik dalam teori ini meninggalkan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, sehingga analisisnya perlu diperbaiki dan diperluas (salah satunya, tidak ada pembedaan antara high dan low politics sebagaimana dibedakan oleh Stanley Hoffman). Neofungsionalisme ragu-ragu untuk meniru model dari negara supranasional. Selain itu, kondisi wilayah yang berbeda yang masalah integrasinya berbeda memerlukan model analisis yang berbeda pula. Sesuatu yang cocok di wilayah Eropa timur bisa tidak sesuai dengan keadaan di wilayah lain.

Regionalisme
Terminologi ini digunakan untuk mengambarkan integrasi regional untuk memelihara keseragaman dengan sub aliran lainnya, seperti federalisme, pluralisme, fungsionalisme, dan neofungsionalisme. Kesuksesan teori integrasi di Eropa Barat menghasilkan kepercayaan bahwa transisi dari sistem negara menuju masyarakat global yang terintegrasi dapat menggunakan jalan integrasi regional. Teori ini mengasumsikan prospek yang lebih baik berkaitan dengan hal-hal politik dalam isu-isu perang dan damai, integrasi dan unifikasi.

Kesamaan budaya, ekonomi, politik, ideologi, dan geografis dalam suatu wilayah diasumsikan dapat memunculkan organisasi yang lebih efektif. Organisasi regional telah siap untuk bekerjasama, dan pengalaman organisasi regional yang sukses akan mempengaruhi dan mendorong ke arah integrasi yang lebih jauh. Regionalisme dapat menghasilkan “model masyarakat” atau “model negara.” Bentuk regionalisme dapat dibedakan berdasarkan kriteria geografis, militer/politik, ekonomi, atau transaksional, bahasa, agama, kebudayaan, dll. Tujuan utama dari organisasi regional adalah untuk menciptakan perjanjian perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai aspek dan penguatan area saling ketergantungan pada negara-negara superpower.

Organisasi regional paska Perang Dunia II terdiri dari tiga tipe yaitu:

1. Organisasi regional gabungan. Dibentuk dari banyak tujuan dan melakukan banyak aktivitas. Contoh : OAS, OAU, Liga Arab, dll.
2. Organisasi pertahanan regional. Sebagai organisasi militer antar negara dalam satu wilayah tertentu. Contoh: SEATO, NATO, Pakta Warsawa, dll.
3. Organisasi fungsional regional. Bekerja dengan pendekatan fungsional terhadap Integrasi regional. Contoh: OPEC, ASEAN, NAFTA, dll.
Tren ke arah regionalisme terus berlangsung. Pada tahun 1990-an negara-negara di seluruh dunia telah membentuk perjanjian perdagangan regional (RTAs) seperti yang telah terjadi di negara- negara Eropa, Afrika, Asia Timur, Timur Tengah, dan negara-negara di belahan bumi bagian barat. Hal ini menunjukkan perkembangan regionalisme terus berlanjut.

Kritik terhadap regionalisme biasanya ditujukan dalam hubungannya dengan perdamaian dan keamanan internasional. Regionalisme dituduh telah merusak hubungan internasional di mana tiap-tiap unit regional merupakan bagian dari dunia. Selain itu, organisasi regional seringkali mengingkari keberadaan PBB untuk menyelesaikan masalah penting dengan berusaha menyelesaikan sendiri masalah tersebut tanpa meminta bantuan PBB. Walaupun demikian, adanya kepercayaan bahwa perjanjian regional dan organisasi dunia akan terus ada, dan berdampingan dalam usahanya untuk menciptakan perdamaian. Teori integrasi percaya bahwa pertumbuhan organisasi regional akan membantu dalam menyatukan negara. Pertama-tama, di tingkat regional dan kemudian di tingkat global. Secara sederhana, kritik realis percaya bahwa teori ini secara ideal menghilangkan harapan dan keinginan mereka dalam realita dan salah mengartikan kebiasaan internasional. Tidak ada jaminan bahwa tren ke arah integrasi tidak akan berbalik menyerang kaum realis.

http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/09/25/teori-integrasi-internasional/

 

Romper – Cute Ways to Cover Up – Summer Fashion 2010 – Fashion – InStyle

Filed under: Uncategorized — iramerdeka @ 12:28 pm

Romper – Cute Ways to Cover Up – Summer Fashion 2010 – Fashion – InStyle.

 

Mini Caftan – Cute Ways to Cover Up – Summer Fashion 2010 – Fashion – InStyle

Filed under: Uncategorized — iramerdeka @ 12:26 pm

Mini Caftan – Cute Ways to Cover Up – Summer Fashion 2010 – Fashion – InStyle.